Politisi Kuat Menjadi Makelar Freeport

Politisi Kuat Makelar Freeport, Siapa ?

Ada politisi "Kuat" yang catut nama Presiden dan Wapres ke Freeport, lantas siapa politikus yang Ngiler Jadi Makelar Izin Tambang Freeport dengan mencatut nama Presiden dan Wapres ke Freeport, isu tersebut membuat Anggota DPR RI Marah, Menteri ESDM diangap sebar fitnah karena tidak menyebut nama siapa Politisi makelar freeport, Presiden mendapat laporan dari Mentri ESDM mengatakan, 'ora sudi'

 Politisi Kuat Menjadi Makelar Freeport

Pemberitaan belakangan ini tengah ramai mengabarkan terkait berita yang menyebutkan bahwa seorang politikus yang berpengaruh di Negeri ini telah tergoda untuk menjadi makelar dari izin tambang PT Freeport Indonesia. Mentri ESDM Sudirman Said yang menyatakan bahwa ada politisi 'kuat' yang dengan sengaja mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan. Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya".

Sudirman Said sudah laporkan kepada keduanya. Beliau marah karena “Presiden Jokowi merasa tidak menyetujui perpanjangan kontrak dengan PT. Freeport Indonesia”. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa, kata Wapres Jusuf Kalla. Jadi, Wapres sudah menduga.

Sudirman Said. mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Dalam hal ini, Sudirman Said menyebut oknum politikus tersebut meminta saham kosong dan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik di Timika dengan menjanjikan kelancaran proses perpanjangan kontrak PT Freeport.


Kontrak Freeport akan jatuh tempo pada 2021. Terkait dengan itu, banyak isu yang terkait dengan perpanjangan kontrak tersebut. Selain isu kontrak, proses divestasi sebagian saham perusahaan tambang emas itu pun juga menghangat. Beberapa wacana yang mengemuka terkait dengan divestasi adalah dengan melepas sebagian saham perusahaan ke BUMN, kemudian melepas saham ke perusahaan swasta nasional, serta melalui IPO di pasar modal.

Hal ini seolah memberi jawaban betapa mengiurkan soal izin Freeport dapat membuat seseorang yang berpengaruh untuk bertindak sejauh ini. Bahkan politikus ini juga disebut-sebut telah menghubungi bos Freeport dan mengatakan jika dirinya bisa menyelesaikan segala urusan Freeport Indonesia. Setidaknya, begitulah kenyataan kabar yang tengah berembus dan ramai diberitakan belakangan ini terkait izin dari Freeport Indonesia.

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menyebut ada seorang Politisi DPR RI mencatut nama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menjadi makelar untuk memperpanjang kontrak karya (KK) Freeport di Indonesia, membuat wakil rakyat marah.

Sudirman dituding menyebar fitnah kepada anggota DPR RI. Mereka mendesak Sudirman untuk menyebut nama politisi itu, dan melaporkannya ke Kepolisian.  Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi politisi partai NASDEM menyarankan Sudirman membawa persoalan tersebut ke ranah hukum saja. Sebab menurut penilaian dia, dengan adanya isu makelar itu, menandakan bahwa telah ada mafia yang bermain di Negara Indonesia ini.

Dia juga mengatakan, Menteri ESDM sepertinya khawatir dituntut karena tidak menyebut nama politikus yang berupaya menjadi makelar untuk Freeport itu. Padahal apabila sudah ada bukti serta hasil investigasi, maka seharusnya sudah segera diumumkan kepada publik. Hal ini bertujuan agar satu sama lain (pemerintah atau DPR RI) tidak saling mencurigai," kata dia.

Labels: